LHOKSEUMAWE | Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, menyebutkan 31 persen angka stunting di Provinsi Aceh. Artinya, Jika 100 anak lahir di Aceh, maka 31 diantaranya mengalami stunting. Secara nasional posisi Aceh lebih baik dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Besok saya pertemuan dengan 12 wali kota dan bupati di Bener Meriah. Saya minta agar angkanya dipastikan, di audit angka rilnya. Sehingga bisa diberi stimulus yang benar untuk menurunkan angka stunting ini,” kata Hasto kepada Kompas.com di Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Rabu (11/7/2023).

Dia menyebutkan, masalah lainnya yang mempengaruhi stunting yaitu gaya hidup sehat dan ketersediaan jamban. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka stunting di Provinsi Aceh.

“Pusat memberi dana stimulus untuk masing-masing kabupaten/kota. Kalau untuk Lhokseumawe itu angkanya Rp 2 miliar lebih. Kabupaten/kota lain angkanya berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk,” sebutnya.

Uang itu akan digunakan untuk biaya operasional keluarga berencana dalam arti pendampingan keluarga. “Sehingga bisa membantu dana dari pemerintah daerah,” terangnya.

Dia menegaskan, penyuluh dari BKKBN sudah dibelikan sepeda motor untuk menjangkau seluruh pelosok di Aceh.

“Sehingga pendampaingan ke rumah-rumah sudah ada tranportasinya, tidak terkendala lagi. Semoga kerjasama dengan daerah bisa segera menekan angka stunting kita di Indonesia, dan masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Lhokseumawe, Imran, menyebutkan angka stunting akan diuadit ulang. “Data harus benar, sehingga programnya benar. Itu kita siapkan alokasi dana di Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk stunting. Nominalnya saya lupa,” pungkasnya.

|KOMPAS